Daftar Isi
Pembayaran termin adalah skema pembayaran bertahap yang jadwal dan besarannya disepakati dalam kontrak, biasanya mengikuti progres pekerjaan atau tanggal tertentu. Skema ini umum dipakai pada proyek bernilai besar dan berdurasi menengah hingga panjang di konstruksi, properti, manufaktur, teknologi informasi, dan jasa profesional. Bagi pelaku usaha, memahami cara kerjanya membantu menjaga arus kas tetap sehat di kedua sisi transaksi.
Apa itu sistem pembayaran termin dan bagaimana cara kerjanya?
Dalam kontrak termin, jumlah tahap, persentase tiap tahap, dan syarat pencairannya dirinci sejak awal. Contoh yang lazim di proyek gedung adalah 30 persen di awal, 40 persen saat progres mencapai 50 persen, dan sisanya saat proyek selesai. Penyedia jasa menagih lewat invoice setiap kali syarat tahap terpenuhi, lalu pemberi kerja membayar sesuai jadwal.
Termin berbeda dengan uang muka. Uang muka adalah dana awal untuk memulai pekerjaan, sedangkan termin adalah pembayaran atas realisasi pekerjaan tertentu. Dalam banyak skema, uang muka bahkan menjadi termin pertama.
Apa manfaat termin bagi penjual dan pembeli?
Bagi pembeli atau pemberi kerja, termin meringankan beban kas karena pembayaran tidak perlu dilunasi sekaligus. Dana baru keluar ketika hasil kerja terlihat, sehingga risiko terhadap vendor yang belum terbukti performanya lebih terkendali.
Bagi penyedia jasa atau kontraktor, termin memberi kepastian pemasukan selama proyek berjalan. Modal kerja untuk membeli material atau membayar tim tidak harus ditalangi sendiri dari awal hingga akhir. Skema ini juga memberi insentif untuk menyelesaikan setiap tahap sesuai jadwal, karena pencairan berikutnya bergantung pada tahap sebelumnya.
Bagaimana termin memengaruhi arus kas dan perpajakan usaha?
Pencairan termin yang tepat waktu dapat mendukung kemampuan perusahaan dalam membayar vendor dan menjaga kelancaran proyek. Dalam salah satu siaran pers perusahaan konstruksi pada 1 Desember 2022, tercatat pencairan pembayaran termin sebesar Rp11,2 triliun hingga Oktober 2022, melampaui target Rp10 triliun untuk tahun tersebut. Percepatan pembayaran termin disebut turut mendukung kelancaran pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian proyek.
Dari sisi pajak, pembayaran termin juga berkaitan dengan kewajiban penerbitan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan ketentuan perpajakan, Faktur Pajak dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan jenis transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagaimana menyusun termin yang aman bagi UMKM?
Tetapkan persentase tiap termin dan syarat pencairannya secara tertulis, lengkap dengan tenggat pembayaran setelah invoice diterima. Pisahkan pencatatan uang muka dan termin, lalu sinkronkan jadwal faktur pajak dengan jadwal pembayaran agar tidak ada tahap yang terlewat. Aplikasi akuntansi dapat membantu memantau status tiap invoice, sehingga Anda tahu persis termin mana yang sudah cair dan mana yang menunggu. Untuk transaksi jual beli barang, kesepakatan juga bisa berbentuk tempo pembayaran tertentu, misalnya jatuh tempo 30 hari sejak barang diterima.
Bagi UMKM yang mulai menggarap proyek berskala lebih besar, kontrak termin yang rapi menjadi fondasi hubungan bisnis yang lebih profesional. Kepastian jadwal bayar membuat perencanaan belanja bahan dan gaji tim lebih akurat, dan itu menjaga reputasi Anda di mata klien korporasi.
Ingin mendapatkan insight menarik lainnya seputar bisnis, UMKM, dan tren ekonomi terkini? Kunjungi kanal FYB detikcom dan temukan berbagai perspektif yang bisa membantu mengembangkan strategi usaha Anda.
(srz/srz)
