Peluang atau Tantangan Baru? Dampak Revisi UU TNI Terhadap UMKM & Pelaku Bisnis


Kamis, 20 Mar 2025 17:49 WIB
RUU TNI yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 menuai berbagai reaksi dari berbagai sektor, termasuk dunia bisnis dan UMKM.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan pada 20 Maret 2025 menuai berbagai reaksi dari berbagai sektor, termasuk dunia bisnis dan UMKM. Meskipun perubahan regulasi ini berfokus pada modernisasi TNI serta peningkatan profesionalisme prajurit, dampaknya terhadap iklim usaha di Indonesia tidak bisa diabaikan.

Bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini bisa menjadi peluang atau tantangan, membuka peluang baru atau justru menghadirkan kontra yang semakin kompleks.

Pergeseran Peran TNI dan Dampaknya pada Sektor Bisnis

Salah satu aspek krusial dari revisi UU TNI adalah kemungkinan ekspansi peran militer dalam jabatan sipil dan program pembangunan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan di lapangan kerja yang selama ini diisi oleh tenaga profesional dari kalangan sipil, termasuk pelaku UMKM yang sering menjadi mitra pemerintah dalam berbagai proyek ekonomi dan infrastruktur.

Mengutip dari kemenkopukm.go.id dalam beberapa tahun terakhir, sektor UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dengan masuknya TNI ke dalam beberapa sektor strategis, ada kekhawatiran bahwa UMKM bisa kehilangan akses terhadap proyek-proyek yang sebelumnya terbuka bagi mereka.

Hal ini juga disebut sebagai crowding out effect, di mana sektor swasta dan UMKM terdorong keluar oleh dominasi institusi besar, bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan bisnis kecil dan menengah.

Ketidakpastian Iklim Investasi dan Implikasinya bagi UMKM

Selain persoalan persaingan tenaga kerja, ketidakpastian dalam iklim investasi menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis. Jika dunia usaha melihat adanya dominasi militer dalam sektor ekonomi dan kebijakan publik, investor bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya.

Padahal, salah satu kunci utama bagi perkembangan UMKM adalah dukungan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing.

Banyak analis ekonomi juga menyoroti bahwa peran aktif TNI dalam proyek-proyek ekonomi dapat mengurangi fleksibilitas sektor swasta dalam berinovasi dan berpartisipasi dalam pasar yang lebih kompetitif. Jika revisi UU TNI tidak diimplementasikan dengan pengawasan yang ketat, ada risiko meningkatnya intervensi militer dalam kebijakan ekonomi yang bisa berdampak pada efisiensi dan transparansi bisnis di Indonesia.

Bagaimana UMKM Bisa Beradaptasi?

Meski ada tantangan, bukan berarti UMKM tidak memiliki peluang dalam kondisi ini. Dengan strategi yang tepat, pelaku bisnis kecil dan menengah tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta lainnya, memperluas jaringan pemasaran digital, serta memanfaatkan program insentif yang disediakan pemerintah.

Penting bagi UMKM untuk lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan regulasi dan memastikan bahwa kepentingan mereka tetap diperhitungkan dalam kebijakan ekonomi nasional. Organisasi bisnis dan asosiasi UMKM juga bisa berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung ekosistem usaha kecil agar tetap kompetitif di tengah perubahan besar ini.

Waspada Namun Tetap Berkembang

Revisi UU TNI membawa dampak yang luas, termasuk bagi UMKM dan pelaku bisnis. Meskipun ada potensi tantangan dalam bentuk persaingan tenaga kerja dan ketidakpastian investasi, masih ada peluang bagi UMKM untuk tetap berkembang dengan strategi yang adaptif.

Dengan terus mengikuti perkembangan regulasi, membangun jaringan bisnis yang kuat, serta memperkuat daya saing melalui inovasi dan digitalisasi, UMKM dapat tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam situasi perubahan seperti ini, pelaku bisnis dituntut untuk lebih cerdas dan tanggap dalam membaca peluang serta mengantisipasi risiko. Dengan pendekatan yang tepat, UMKM tetap bisa bersaing dan berkontribusi dalam perekonomian nasional, tanpa harus tergerus oleh dinamika baru yang muncul akibat RUU TNI.

Salah satu strategi yang dapat diambil oleh UMKM dan pelaku bisnis sebagai upaya tetap mengembangkan usaha mereka di kondisi yang penuh tantangan seperti saat ini adalah dengan memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital.

Dengan memanfaatkan platform iklan online seperti FYB detikcom, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial tanpa terbatas oleh lokasi geografis.

FYB detikcom menawarkan solusi pemasaran yang efektif dan terukur, membantu pelaku usaha meningkatkan brand awareness, menarik lebih banyak konsumen, serta mengoptimalkan strategi bisnis dengan data dan analitik yang lebih akurat.

Dengan memasang iklan di FYB detikcom, UMKM dapat langsung terhubung dengan audiens yang tepat dan meningkatkan penjualan secara signifikan, memastikan bisnis mereka tetap kompetitif di tengah perubahan regulasi yang terjadi.

Yuk, terus berkembang di tengah kebijakan yang bisa dijadikan peluang! Ceritakan bisnis Anda sekarang di FYB detikcom. Dan promosikan bisnis Anda dengan pasang promosi iklan digital disini

(zlw/zlw)