Daftar Deals
Angka PHK yang terus bergerak menjadi salah satu indikator paling jujur tentang kondisi dunia usaha. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja ter-PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026, dengan proyeksi tambahan 15.300 hingga 20.300 orang yang berpotensi menyusul akibat tekanan biaya yang semakin berat. Bagi pelaku bisnis dan UMKM, angka ini bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, ini adalah sinyal bahwa struktur biaya di banyak industri sudah mendekati titik kritis.
Tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS membuat harga bahan baku impor melonjak signifikan. Situasi ini sangat terasa bagi industri manufaktur yang menurut Apindo masih mengandalkan sekitar 70 persen bahan baku dari impor, dengan komponen bahan baku berkontribusi hingga 55 persen dari total struktur biaya produksi. Di saat yang bersamaan, PMI manufaktur Indonesia turun ke level 49,1 pada April 2026, masuk zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak Juni 2025. Ini artinya aktivitas produksi mulai melambat, sementara beban biaya justru naik.
Mengapa Review Biaya Tidak Bisa Ditunda?
Bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang ruang maneuver finansialnya lebih sempit, situasi seperti ini menuntut respons yang cepat dan terstruktur. Tantangan terbesar bukan pada keinginan untuk efisien, tetapi pada ketepatan mengidentifikasi pos biaya mana yang bisa dipangkas tanpa mengorbankan kualitas atau kapasitas produksi. Banyak pelaku usaha baru melakukan evaluasi biaya setelah krisis sudah terlanjur dalam, padahal audit biaya berkala justru paling efektif ketika kondisi masih relatif stabil.
Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah audit menyeluruh terhadap komponen biaya impor. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyarankan agar industri mulai aktif mencari pemasok lokal sebagai substitusi bahan baku impor untuk meredam dampak pelemahan rupiah. Ini bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi tentang membangun ketahanan rantai pasok yang tidak bergantung pada volatilitas kurs. Untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan, kerajinan, atau produk konsumer, substitusi ke bahan baku lokal seringkali juga membuka peluang diferensiasi produk yang lebih kuat di pasar domestik.
Struktur SDM: Bukan Soal Memangkas, Tapi Mengoptimalkan
Gelombang PHK yang terjadi di korporasi besar seharusnya mendorong pelaku UMKM untuk mereview struktur SDM mereka secara proaktif, bukan reaktif. Pertanyaan kuncinya bukan "siapa yang harus dikurangi?" tetapi "apakah setiap peran dalam tim sudah memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan atau efisiensi operasional?" Dua pertanyaan ini menghasilkan keputusan yang sangat berbeda.
Dalam kondisi tekanan biaya seperti saat ini, model kerja yang fleksibel dan berbasis output menjadi semakin relevan. Pelaku usaha bisa mulai mengevaluasi apakah ada fungsi tertentu yang lebih efisien dijalankan secara outsource atau part-time, tanpa harus mengorbankan kapabilitas inti bisnis. Langkah ini lebih berkelanjutan dibandingkan menunggu sampai arus kas tertekan baru mulai melakukan penyesuaian.
Efisiensi Bukan Pilihan, Tapi Fondasi Ketahanan Bisnis
Tekanan ekonomi 2026 mengajarkan satu hal yang konsisten: bisnis yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Sejarah membuktikan, baik di krisis 1998 maupun pandemi 2020, UMKM yang mampu menjaga arus kas dan menyesuaikan struktur biaya adalah yang paling cepat pulih. Kali ini, tantangannya datang dari kombinasi pelemahan rupiah, gangguan rantai pasok global, dan melemahnya daya beli konsumen secara bersamaan.
Melakukan review biaya dan struktur SDM sekarang, sebelum tekanan semakin dalam, adalah keputusan strategis yang bisa membedakan bisnis yang bertahan dari yang tidak. Jangan tunggu sampai angka PHK berikutnya muncul di berita, baru memulai evaluasi yang seharusnya sudah berjalan dari tadi.
Ingin mendapatkan insight menarik lainnya seputar bisnis, UMKM, dan tren ekonomi terkini? Kunjungi kanal FYB detikcom dan temukan berbagai perspektif yang bisa membantu mengembangkan strategi usaha Anda.
(kep/kep)
